Pendirian PT BPR BKK Purbalingga

PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda) dahulu PD. BPR BKK Purbalingga selanjutnya disebut Bank, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No. 11 tahun 1981 yang telah diubah dengan Perda No.2 tahun 1988 tentang Badan Kredit Kecamatan (BKK). Sedangkan pengukuhan sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1064/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 jo. 279/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Pendirian dan Usaha bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan, kemudian diikuti dengan dikeluarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 tahun 1995 yang telah diubah dengan Perda Provinsi Jawa Tengah No.20 tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2002 No. 122 tanggal 12 Desember 2002 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, Nomor: terakhir Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 tahun 2012 dan telah diundangkan dalam Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 tanggal 24 Januari 2012. Anggaran Dasar Bank pertama kali dibuat oleh Mohammad Sulkan Junaedi, SH notaris di Semarang No. 591/VI/1991 tanggal 4 Juni 1991 dan dengan penggabungan usaha (merger) diubah dengan Akta Notaris Heri Prastowo Wisnu Wibowo, SH notaris di Purbalingga No. 55 tanggal 10 Juli 2006. Anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dibuat oleh Heri Prastowo Wisnu Widodo, SH, notaris di Purbalingga Nomor: 12 tanggal 10 Juli 2014.

Bank telah mendapat ijin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. KEP-463/KM. 13/1991 tanggal 8 Oktober 1991 dan pada tahun 2006, Bank telah memperoleh izin penggabungan usaha (merger) dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.8/8/KEP.DpG/2006 tanggal 20 Juni 2006 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 503/46/2006 tanggal 10 Juli 2006 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2006.

Pada tahun 2019, PD. BPR BKK Purbalingga berubah badan hukum menjadi PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda) yang akta pendiriannya di buat oleh Notaris Uun Kholifah, SH, MKn, notaris di Purbalingga Nomor: 06 tanggal 23 September 2019 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0049230.AH.01.01. TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda). Pengalihan izin usaha telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor KEP: 16/ K0.0302/ 2019 tanggal 1 November 2019 tentang Pengalihan Izin Usaha Atas Perubahan Badan Hukum PD. BPR BKK Purbalingga Menjadi PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda).